SERANG – Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yang dilindungi undang-undang. Namun, untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat yang sesuai harapan bukanlah pekerjaan mudah. Begitu besar tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menciptakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah menyatakan kerja keras yang dilakoninya selama menjadi terasa ringan, karena melihat begitu besar dan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
“Saya senang menyelesaikan seluruh tugas-tugas pembangunan di sektor kesehatan masyarakat, karena merasa bekerja bersama para pelayan masyarakat di Dinas Kesehatan yang memiliki dedikasi dan bersama masyarakat yang semakin peduli dan menyadari pentingnya hidup sehat,” tutur Ratu Atut.
Walhasil, Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten mencapai 22,8 dari 1.000 kelahiran hidup, melampaui rata-rata nasional dan target sasaran pembangunan millennium (Millennium Development Goals/MDG's). AKB nasional 2010 sebesar 35 dari 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan target MDG's pada tahun 2015, AKB dipatok sebanyak 25 orang per 1.000 kelahiran hidup.
Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, tahun 2010 mencapai 187,3 per seribu kelahiran hidup, sedangka rata-rata nasional berada pada angka 228 perseribu kelahiran hidup. Ratu Atut berjanji akan terus bekerja lebih keras untuk mencapai target MDG's pada indikator utama bidang kesehatan lainnya, antara lain AKI 102 per seribu kelahiran hidup tahun 2015, prevalensi balita kurang gizi 15,5%, persalinan oleh tenaga kesehatan.
Langkah strategis yang selama ini telah dijalani Gubernur Atut adalah tak bosan-bosan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sejak Provinsi Banten berdiri, pemerintah terus membangun sarana dan prasarana kesehatan. Pada 2007 pemprov berhasil membangun 57 unit Pos Kesehatan Desa, lalu 10 unit pada 2008 dan tahun ini targetnya 8 unit.
Salah satu masalah cukup berat selama ini adalah minimnya sarana kesehatan masyarakat di pedesaan. Nah, untuk menyelesaikan problem itulah Poskesdes di bangun dan akan terus-menerus secara bertahap ditambah setiap tahunnya. “Kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan,” tambah Atut.
Pemprov terus berupaya memastikan bahwa masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Di antaranya memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah Banten dengan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Sejauh ini telah beroperasi 10 rumah sakit pemerintah, 49 rumah sakit swasta, 59 Puskesmas perawatan, 151 Puskesmas nonperawatan, 197 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), 109 Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren), 215 Puskesmas keliling roda empat, 853 Puskesmas keliling roda dua.
Sementara tenaga kesehatan yang siap melayani masyarakat adalah 978 dokter spesialis, 3.175 dokter umum, 406 dokter gigi, 6.719 perawat, 3.300 bidan, 300 nutrisionis, 679 sanitarian, 807 tenaga farmasi dan apoteker, 675 sarjana kesehatan masyarakat, dan 506 tenaga keteknisan medis. Jumlah itu dipastikan akan lebih tinggi pada akhir 2011 nanti, dan Gubernur Atut akan terus berupaya meningkatkan.
Saat ini jumlah desa dan kelurahan sebanyak 1.535. dari jumlah itu, sebanyak 1.510 atau 98% desa sudah memiliki bidan desa. Selain itu, sebanyak 1.377 desa atau sebsesar 90%, berstatus sebagai desa siaga. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri. Desa siaga merupakan sebuah penyelesaian masalah-masalah kesehatan.
Selain itu, Gubernur Atut telah menyiapkan rencananya penyelenggaraan program beasiswa penuh bagi anak-anak potensial di pedesaan yang belum memiliki bidan. “Mereka akan kita sekolahkan di bidang kesehatan dan kebidanan. Pemerintah yang akan membiayai sampai mereka lulus. Lalu, setelah lulus kita kembalikan ke desa asalnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Gubernur wanita pertama dan satu-satunya di Indonesia ini, mengungkapkan bahwa saat ini Banten masih membutuhkan sekitar 83 bidan desa, dan keberadaan mereka sudah sangat mendesak. Upaya meminta tambahan kuota ke pemerintah pusat sudah dilakukan, namun biasanya bidan dari kota tidak betah tinggal di pedesaan. Jadi, beasiswa bidan desa tadi bisa menjadi solusi.
Selain berupaya membangun sarana dan prasarana kesehatan, Pemprov juga rajin menggaungkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. Dalam setiap kunjungan kerjanya ke berbagai kecamatan, Gubernur Atut selalu mengingatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masyarakat. Soalnya, rata-rata kasus gizi buruk muncul dari masyarakat yang tidak peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungannya.
Oleh sebab itu, berbarengan dengan seluruh program tersebut, Pemprov juga melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menangani Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pemprov mengerahkan tenaga-tenaga muda sebagai pendamping RTSM untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. “Saya tekankan kepada pendamping untuk terus melakukan monitoring, sebab kunci sukses progam ini terletak di situ (monitoring),” kata Ratu Atut.
Sampai saat ini, sejak PKH digulirkan terlihat terjadinya peningkatan cukup signifikan pada partisipasi masyarakat desa mengakses posyandu dan partisipasi anak-anak pendesaan mengakses pendidikan. “Meskipun awalnya kami terpaksa harus mengantar dan menjemput,” ujar Didin Saepudin, seorang pendamping PKH di Kecamatan Jiput.
Posyandu, menurutnya, adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dilaksanakan di tingkat dusun dalam wilayah kerja masing-masing puskesmas. Posyandu berperan sebagai wadah yang dibentuk dari swadaya masyarakat sebagai filter awal dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara baik maka posyandu dapat menjadi sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan kegiatan posyandu akan didapatkan data jumlah balita, balita yang sehat, status gizi kurang dan berstatus gizi buruk serta masalah-masalah kesehatan lainnya. Data-data inilah yang menjadi acuan dalam penanganan masalah kesehatan didaerah tersebut yang dikordinasikan dengan puskesmas setempat.
Didin menilai perhatian dan upaya Pemprov terhadap pembangunan kesehatan masyarakat selama ini sudah sangat bagus dan memperlihatkan hasil yang layak dipuji. Namun, secara kuantitas masih harus terus ditingkatkan. “Oleh sebab itu, dana untuk pembangunan sektor kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Melalui kunjungan kerjanya berbagai ke kecamatan, Gubernur Atut senantiasa dapat mendengarkan berbagai masalah yang menjadi hambatan, masukan maupun usulan, langsung dari masyarakat dan para pelaku pembangunan. Langkah ini merupakan upaya “chek and balance” dengan laporan yang disampaikan aparat bawahannya.***
0 Response to "Kabar Politik � Partisipasi Masyarakat Kunci Keberhasilan ...-balita sehat ceria"
Posting Komentar